LensaNewsBanten, – Himpunan Mahasiswa Cibadak (HIMACIDA) kembali menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan UPT Samsat Kabupaten Lebak. Sebagai bentuk keseriusan, HIMACIDA secara resmi telah mengirimkan surat pengaduan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Jumat, 13 Juni 2025.
Ketua HIMACIDA, Muhidin Saputra, menyatakan bahwa praktik pungli yang terjadi di salah satu instansi pelayanan publik tersebut telah mencoreng wajah birokrasi di Kabupaten Lebak dan tidak bisa lagi ditoleransi.
“Kami sudah cukup lelah dengan situasi di Kabupaten Lebak, khususnya dalam sektor kebijakan publik. Samsat adalah lembaga pelayanan, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Maka dari itu kami melayangkan surat resmi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar segera menindaklanjuti laporan dugaan pungli ini,” ujar Muhidin saat diwawancarai Media LensaNewsBanten. Senin (16/6/2025).
Lebih jauh, Muhidin menegaskan bahwa HIMACIDA tidak ingin pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten soal pemberantasan pungli hanya sebatas janji kosong tanpa tindak lanjut.
“Kami ingin melihat bukti nyata, bukan hanya retorika. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan karena ketidaktegasan pejabat publik,” tegasnya.
Jika dalam waktu dekat tidak ada respons ataupun tindakan dari Pemprov Banten, HIMACIDA menyatakan siap membawa persoalan ini langsung ke Inspektorat Provinsi Banten sebagai lembaga pengawasan internal.
“Kami beri waktu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Tapi jika tetap diabaikan, kami akan lanjutkan laporan ini ke Inspektorat. Kabupaten Lebak harus bersih dari praktik-praktik kotor semacam ini,” tambah Muhidin.
Tak hanya itu, HIMACIDA juga mendesak Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, untuk tidak menutup mata terhadap situasi ini dan segera turun tangan membenahi sistem pelayanan publik di daerah.
“Kami mendesak Bupati Lebak untuk bersikap tegas. Pungli bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga mencederai marwah Pemerintahan Kabupaten Lebak sendiri,” tutup Muhidin.
Reporter: Jay
