LensaNewsBanten — Lebak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak resmi menetapkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Cibadak berinisial SS sebagai tersangka dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) periode 2012–2014.
Pengumuman penetapan tersangka itu disampaikan pada Jumat, 21 November 2025, setelah penyidik menemukan indikasi kuat terjadinya kerugian negara sebesar Rp551 juta.
SS terlihat menunduk saat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Ia digiring menuju mobil tahanan dengan pengawalan ketat petugas kejaksaan. Penahanan ini dilakukan tak lama setelah penyidik menaikkan status SS dari saksi menjadi tersangka.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lebak, Irfano Rukmana Rachim, mengatakan penerapan status tersangka dilakukan berdasarkan rangkaian pemeriksaan lanjutan yang menguatkan dugaan penyimpangan dana PNPM.
“Pada hari ini kami menetapkan satu tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PNPM Kecamatan Cibadak tahun 2012 hingga selesai,” ujar Irfano.
Ia menjelaskan, setelah penetapan status tersangka, penyidik segera menerbitkan surat perintah penahanan.
“Hari ini kami menetapkan tersangka berinisial SS, dan langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” kata Irfano.
Hasil audit Inspektorat menunjukkan kerugian negara lebih dari Rp500 juta. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai ketentuan dan sebagian dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas perbuatannya, SS dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, bergantung pada pembuktian di persidangan.
Irfano menambahkan, penyidikan masih terus berkembang. Penyidik membuka kemungkinan munculnya tersangka lain bila ditemukan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dana PNPM tersebut.
“Kami, Kejaksaan Negeri Lebak, berkomitmen mengusut tuntas kasus yang telah lama menjadi perhatian publik di Kecamatan Cibadak itu,” tutupnya.
Reporter: Jay
