LensaNewsBanten, – LEBAK, – Isu potongan anggaran dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kabupaten Lebak menyeruak. Sorotan publik mengarah pada dugaan keterlibatan seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Fauzi.
DPD KNPI Kabupaten Lebak menilai dugaan praktik tersebut bukan hanya persoalan teknis anggaran, melainkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menggerus kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
“Kalau dugaan potongan anggaran ini benar, jelas masyarakatlah yang paling dirugikan. Program yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar warga akhirnya hanya menjadi bancakan politik,” ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPD KNPI Lebak, Dimas Tamaji, Jum’at. (12/9/2025).
Dimas menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka penyelidikan. Ia juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI turun tangan mengevaluasi integritas anggota dewan yang disebut-sebut dalam kasus ini.
Langkah DPD KNPI Lebak ini menambah daftar panjang desakan publik terhadap praktik potongan anggaran yang kerap terjadi di program pembangunan berbasis masyarakat. Kasus serupa bukan pertama kali muncul, dan selalu menimbulkan pertanyaan: sejauh mana aparat penegak hukum berani menelusuri keterlibatan aktor politik di belakangnya?
“Ini harus menjadi momentum pembersihan. Jangan sampai KPK hanya berani menyentuh level pelaksana teknis di bawah, sementara aktor politik di pusat dibiarkan lolos,” kata Dimas.
DPD KNPI memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Namun, publik kini menunggu, apakah desakan organisasi kepemudaan itu cukup kuat mendorong institusi penegak hukum dan lembaga etik parlemen untuk bergerak, ataukah isu ini akan kembali tenggelam seperti kasus serupa sebelumnya.
Reporter: Jay
