LensaNewsBanten. – Serang –Kesabaran warga Desa Pagintungan tampaknya sudah habis. Dugaan aksi premanisme yang disinyalir dilakukan oknum pengusaha galian bukan hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga dinilai sebagai tamparan keras bagi wibawa hukum. Tak ingin kasus ini menguap tanpa kejelasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Indah Lingkungan (NIL) mengambil langkah ekstrem: mengepung jalur komando Polda Banten.
Tak sekadar laporan biasa, LSM NIL resmi melayangkan surat pengawasan dan permohonan perlindungan hukum langsung kepada Kapolda Banten, Dirreskrimum, Irwasda, hingga Kabid Propam Polda Banten, Selasa (03/02). Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa publik tidak akan tinggal diam bila aparat terkesan lamban atau bermain aman
Ketua Umum LSM NIL, Michael, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk peringatan terbuka agar penegakan hukum tidak mandek di tengah jalan.
“Kami tidak mau kasus ini dipeti-eskan. Dugaan premanisme ini nyata dirasakan warga. Karena itu kami minta pengawasan langsung dari pimpinan Polda hingga Propam,” tegas Michael.
Menurutnya, dugaan intimidasi dan tekanan yang dialami warga Desa Pagintungan tidak boleh dianggap sepele. Jika benar dibiarkan, praktik premanisme berkedok usaha galian dikhawatirkan akan semakin liar dan menjadikan masyarakat sebagai korban ketidakberdayaan hukum.
LSM NIL juga menyoroti potensi intervensi dan keberpihakan yang kerap muncul dalam kasus-kasus serupa. Oleh karena itu, keterlibatan Propam dinilai mutlak agar proses penanganan perkara tidak tercoreng oleh oknum internal.
“Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha yang diduga menggunakan cara-cara preman. Kalau hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ke mana lagi rakyat harus mengadu?” ujar Michael dengan nada geram.
Kini sorotan publik mengarah tajam ke Polda Banten. Masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar janji. Apakah aparat penegak hukum berani membongkar dugaan premanisme ini hingga ke akar, atau justru membiarkannya terkubur perlahan.
Reporter: (Den/Jay)
